Apakah Tentara aktif boleh mendirikan PT/ CV?

---

Pengantar

Dunia bisnis di Indonesia terus berkembang pesat, menggoda berbagai lapisan masyarakat untuk ikut mencicipi manisnya menjadi wirausahawan. Namun, bagaimana jika keinginan untuk mendirikan perusahaan—baik dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) maupun Commanditaire Vennootschap (CV)—datang dari seorang prajurit TNI aktif?

Pertanyaan ini sering kali memicu perdebatan. Di satu sisi, setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk mengembangkan diri dan mencari kesejahteraan. Di sisi lain, prajurit TNI terikat pada kode etik, disiplin militer, dan aturan perundang-undangan yang sangat ketat untuk menjaga profesionalisme serta netralitas.

Dalam artikel ini, kita akan mengupas tuntas dari sudut pandang legalitas apakah seorang anggota TNI diperbolehkan mendirikan atau mengelola badan usaha.

Dasar Hukum

Pijakan hukum tertinggi yang mengatur gerak-gerik prajurit TNI adalah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Pasal yang paling krusial dalam menjawab pertanyaan ini adalah Pasal 39.

• Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia
• Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Pasal tersebut secara eksplisit mengatur larangan bagi prajurit TNI aktif. Bunyinya sebagai berikut:

1. Prajurit dilarang terlibat dalam: Kegiatan menjadi anggota partai politik. Kegiatan politik praktis. Kegiatan bisnis. Kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politik lainnya.
2. Frasa "dilarang terlibat dalam kegiatan bisnis" pada poin ketiga adalah harga mati. Secara tekstual, aturan ini bermaksud agar prajurit tetap fokus pada tugas pokoknya, yaitu menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, serta melindungi segenap bangsa.

Mengapa Bisnis Dilarang bagi Prajurit Aktif?

Ada beberapa alasan sosiologis dan yuridis mengapa larangan ini diberlakukan secara tegas dalam hukum Indonesia:

1. Menjaga Profesionalisme: Tugas militer memerlukan kesiapsiagaan 24 jam. Jika seorang prajurit sibuk mengurus operasional PT atau CV, dikhawatirkan konsentrasi dan loyalitasnya terhadap tugas negara akan terbagi.
2. Menghindari Penyalahgunaan Wewenang (Conflict of Interest): Seorang prajurit memiliki akses terhadap kekuasaan dan jaringan. Jika mereka berbisnis, ada risiko penggunaan pengaruh militer untuk memenangkan tender atau menekan kompetitor bisnis.
3. Netralitas dan Citra Institusi: Larangan berbisnis bertujuan agar institusi TNI tetap bersih, netral, dan tidak terseret dalam arus kepentingan ekonomi praktis yang dapat merusak citra di mata rakyat.

Memahami Batasan: Menjadi Pemilik vs. Pengurus

Dalam hukum perusahaan (UU Perseroan Terbatas), terdapat perbedaan peran antara Pemegang Saham (Pemilik) dengan Direksi/Komisaris (Pengurus).

• Menjadi Pengurus (Direktur atau Komisaris): Secara absolut, prajurit TNI aktif dilarang menjabat sebagai Direktur atau Komisaris di PT, maupun menjadi Persero Aktif di CV. Menjadi pengurus berarti melakukan tindakan manajerial yang jelas melanggar UU TNI.
• Menjadi Pemegang Saham (Passive Investor): Secara hukum perdata, kepemilikan saham adalah hak. Namun, bagi prajurit TNI, hal ini berada di area abu-abu. Jika kepemilikan saham tersebut membuatnya memiliki kendali atas perusahaan, ia tetap bisa dianggap "terlibat dalam bisnis".

Kedudukan Yuridis: Mengapa Koperasi TNI Tidak Termasuk Larangan Bisnis?

Banyak yang bertanya, jika bisnis dilarang, mengapa di setiap satuan TNI terdapat Koperasi Primer (Primkop)?

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dan regulasi internal, koperasi TNI bukanlah bisnis milik perorangan, melainkan badan hukum yang bertujuan untuk menyejahterakan anggota secara kolektif. Keuntungan koperasi (SHU) kembali kepada prajurit, bukan untuk memperkaya individu. Inilah celah legal yang diperbolehkan oleh negara, selama pengelolaannya tetap berada di bawah pengawasan komando satuan dan tidak melenceng menjadi entitas bisnis murni yang mencari keuntungan kompetitif di pasar bebas.

Baca juga:  Apakah Modal PT Sekarang Benar-Benar Bebas?

Perbandingan dengan Profesi PNS dan Polri

Penting untuk dipahami bahwa aturan bagi TNI cenderung lebih ketat. Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), larangan berbisnis biasanya bersifat spesifik pada bidang yang berbenturan dengan jabatan. Sedangkan bagi TNI, larangan tersebut bersifat umum dan absolut selama berstatus aktif. Hal ini dikarenakan prajurit memegang instrumen kekuasaan negara yang dianggap berisiko jika disandingkan dengan kepentingan profit komersial.

Risiko Hukum "Pinjam Nama" (Nominee Agreement)

Sering kali terdapat praktik di mana prajurit menggunakan nama orang lain untuk mendirikan PT/CV, namun secara de facto ia yang mengendalikan perusahaan tersebut. Praktik Nominee Agreement ini sangat berisiko:

• Lemahnya Perlindungan Hukum: Prajurit tidak punya kekuatan hukum jika terjadi sengketa karena namanya tidak tercantum.
• Pelanggaran Etika: Jika terdeteksi oleh intelijen militer, sanksi disiplin tetap dapat dijatuhkan karena ia bertindak sebagai beneficial owner.

Konsekuensi Pelanggaran

Apabila seorang prajurit nekat mendirikan PT/CV atau terlibat aktif dalam bisnis, ada beberapa sanksi yang membayangi:

1. Sanksi Disiplin: Teguran, penundaan pangkat, hingga penundaan sekolah.
2. Sanksi Administrasi: Dicopot dari jabatan struktural.

Pemberhentian (PTDH): Jika pelanggaran dinilai berat dan mencoreng nama baik korps.

FAQ

Apakah prajurit boleh menjadi pemegang saham pasif?
Membeli saham di bursa efek sebagai investasi pribadi umumnya ditoleransi, namun menjadi pendiri atau pemegang saham mayoritas di perusahaan swasta non-terbuka berisiko dianggap keterlibatan bisnis aktif.

Bagaimana jika perusahaan sudah ada sebelum menjadi anggota TNI?
Prajurit wajib melakukan peralihan hak atau perubahan struktur melalui RUPS dan notaris untuk mengeluarkan namanya dari jabatan pengurus.

Apakah boleh menjadi konsultan perusahaan swasta?
Tidak diperbolehkan, karena dikhawatirkan menimbulkan conflict of interest.

Apakah keluarga prajurit boleh ikut tender pemerintah?
Boleh secara hukum sipil, namun secara etika harus menghindari tender di lingkungan unit tempat prajurit tersebut berdinas untuk mencegah nepotisme.

Kapan tentara memiliki kebebasan penuh berbisnis?
Setelah resmi menyandang status Purnawirawan.

Kesimpulan & Solusi Legal

Secara hukum, jawaban atas pertanyaan "Apakah tentara boleh mendirikan PT/CV?" bagi prajurit aktif adalah tidak diperbolehkan. Namun, ada jalan legal yang bisa ditempuh:

• Melalui Keluarga: Istri atau anak (warga sipil) diperbolehkan berbisnis selama tidak menggunakan fasilitas negara.
• Masa Persiapan Pensiun (MPP): Gunakan masa ini untuk belajar bisnis, namun eksekusi legalitas (pencantuman nama di Akta) sebaiknya dilakukan setelah SKEP Pensiun resmi keluar.

Penutup

Mematuhi larangan berbisnis bagi prajurit aktif adalah langkah krusial untuk menjaga profesionalisme dan integritas institusi TNI dari konflik kepentingan. Namun, bagi keluarga prajurit atau Anda yang tengah mempersiapkan masa purna tugas, legalitas usaha tetap harus dibangun dengan benar melalui pendirian badan usaha yang sah. Infiniti.id hadir sebagai solusi praktis untuk membantu Anda mendirikan PT atau CV secara cepat, aman, dan sesuai regulasi. Manfaatkan layanan profesional kami dengan fasilitas gratis konsultasi sekarang juga melalui Infiniti.id untuk memulai langkah bisnis Anda tanpa keraguan.

Lihat juga: Promo Pendirian PT lengkap

Penulis

Shari S. Warisman

Shari adalah Partner Legal di Infiniti. Memiliki banyak pengalaman dalam pendirian badan usaha khususnya market entry solution di Indonesia. Shari bertanggung jawab atas operasional Divisi Legal untuk memberikan pelayanan terbaik.

Ketentuan Pengutipan Website

Apabila kamu ingin mengutip tulisan dari Infiniti kamu bisa atribut penulisan sumber dengan format dibawah ini:

---

⬇️ ⬇️ Copy paste ⬇️ ⬇️

Shari S. Warisman. "Apakah Tentara aktif boleh mendirikan PT/ CV?". Infiniti Blog [tanggal kamu akses]. https://infiniti.id/blog/legal/tentara-aktif-boleh-berbisnis